Oleh: HERMAN ASARIBAB, KOLONEL INF NRR 32262
West Papua National Coalition For Liberation ( WPNCL) yang dipimpin oleh Andy Ayemiseba, untuk memasukan Papua sebagai bagian dari MSG (Melanesia Spearhead Group) beberapa waktu lalu ditolak, WPNCL kembali bergerilya untuk mendapatkan “tiket” masuk ke dalam MSG. “Tiket” ini dianggap penting karena dengan diterimanya Papua Barat dalam MSG, secara otomatis Papua Barat akan diakui oleh lembaga MSG, lembaga yang diakui oleh PBB. Beberapa anggota negara penting
MSG, Papua New Guinena, Fiji, Kepulauan Solomon dan Australia menolak aplikasi WPNCL tersebut karena menghormati kedaulatan negara Indonesia, memberikan “tiket” tersebut kepada WPNCL berarti melecehkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Selain itu, penolakan terhadap aplikasi WPNCL tersebut gagal karena negara-negara MSG menganggap WPNCL bukan organisasi representatif masyarakat Papua.
“Gangguan” terhadap kedaulatan Indonesia di wilayah Pasifik Selatan tersebut seakan membangunkan pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia selama ini terlalu fokus untuk membangun hubungan dengan negara-negara tetangga di kawasan barat dan utara Indonesia, yaitu negara-negara ASEAN dan China. Pemerintah lupa bahwa Indonesia mempunyai tetangga di wilayah timur dan selatan juga, yaitu negara-negara ras Malenesia di Pasifik Selatan, kewajiban membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga di timur-selatan Indonesia menjadi sangat penting. Kebijakan Presiden SBY untuk datang ke Fiji untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 The Pacific Islands Development Forum (PIDF) menjadi satu tonggak penting, karena mengawali kebijakan politik yang disebut sebagai “Look East Policy”, dengan adanya kebijakan ini hubungan antara Indonesai dengan tetangga timur-selatannya akan memasuki babak baru yang akan lebih baik.
Berbeda dengan negara-negara anggota MSG lainnya, Vanuatu tetap bersikeras mendukung lolosnya aplikasi WPNCL tersebut. Beberapa hari lalu, pemerintahan Vanuatu melalui Pastur Alain Nafuki, anggota Dewan Gereja Vanuatu, akan memfasilitasi 3 faksi OPM yaitu WNPCL, NRFPB (Negara R epublik Federal Papua Barat) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat, yang diklaim juga mewakili FWPC (Free West Papua Campaign) untuk membuat satu organisasi baru yang akan mewakili seluruh rakyat Papua.
